Dukung Penetapan 10/06/2011 08:08:55
YOGYA (KR) - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY mendukung keistimewaan DIY dengan mekanisme penetapan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur.
Penetapan menjadi suatu keharusan agar tercipta stabilitas politik. Mahasiswa menilai, masyarakat Yogya dengan tatanan yang ada sekarang sudah ayem tentrem, sehingga tidak perlu diotak-atik lagi.
Pernyataan sikap BEM dari belasan perguruan tinggi yang ada di Yogya itu disampaikan dalam aksi simpatik mendukung keistimewaan DIY, Kamis (9/6). Ratusan mahasiswa berjalan kaki dari Bundaran UGM menuju Gedung DPRD DIY dan berakhir di nDalem Joyokusuman
“Kami menyatakan sikap pro penetapan,”kata koordinator aksi Slamet Suwandi, Apalagi, lanjutnya, mayoritas masyarakat Yogya menginginkan Yogya dipimpin oleh Sultan dan Paku Alam. Pemerintah jangan mengingkari aspirasi masyarakat dan justru cenderung memaksakan kehendak kepada rakyat.
Di nDalem Joyokusuman, mahasiswa ditemui kerabat Kraton GBPH Joyokusumo dan KRT Jatiningrat (RM Tirun Marwito). Dalam sesi dialog mahasiswa mengemukakan kekhawatirannya jika RUUK diketok Juni-Juli dan hasilnya adalah pemilihan. Jika ini terjadi masyarakat tentu belum siap dan justru bisa terjadi disintegritas.
Menanggapi itu Joyokusumo mengatakan, apapun bentuk undang-undang, jika tidak bisa dijalankan akan percuma. “Jadi tinggal bagaimana akal sehat para pembuat undang-undang. Mereka bisa mengerti aspirasi masyarakat Yogya atau tidak. Jika nantinya dibuat undang-undang kemudian ditolak masyarakat itu yang salah siapa? Masyarakat Yogya mau dihukum semua juga boleh,” tuturnya.
Apabila pemerintah tetap memaksakan kehendak, maka tidak bisa disalahkan jika kemudian masyarakat menilai pembuat undang-undang tidak aspiratif dan itu artinya bukan bangsa Indonesia. Sebab keinginan masyarakat sangat jelas dan sudah disampaikan berulang kali, namun tetap tidak dipenuhi.
Dikemukakan, Gusti Joyo, kondisi masyarakat Yogya selama ini tidak pernah ada masalah.
“Namun pemerintah pusat merasa ada yang salah. Mengapa tatanan Yogya harus diubah, sampai sekarang juga tidak ada alasan yang jelas,” tandasnya. Padahal dalam demokrasi seharusnya pemerintah fair memberikan informasi kepada masyarakat.
KRT Jatiningrat menambahkan, pemerintah hendaknya jangan mencoba-coba memisahkan rakyat dengan kraton. Kesepakatan yang terbangun antara masyarakat DIY dengan RI merupakan komitmen negara dengan negara. Secara historis, DIY yang merupakan negara merdeka menyatakan kesediaannya bergabung dengan negara merdeka baru yaitu Indonesia.
Ditanya bagaimana sikap kraton apabila pemerintah bersikukuh memutuskan pemilihan? RM Tirun mengatakan, kraton akan tut wuri atau mengikuti kehendak rakyat. (Ast)-a
